Non-Peraturan
              
Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Hari Ini : 82
Kemarin: 26
Bulan Ini: 1875
Tahun Ini : 17456
Total Visitor: 25259
Total Hits: 53609 Hits
24 September 2017
JDIH BAGIAN HUKUM SETDA TANAH BUMBU
Tupoksi Bagian Hukum

TUPOKSI BAGIAN HUKUM    

 

1)    Bagian hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, pengelolaan Dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum dan pembelaan Hak Azasi Manusia (HAM).

 

2)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bagian Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.    Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perumusan produk hukum dan perundang-undangan;

b.    Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentsi dan informasi hukum;

c.    Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan hak azasi manusia; dan

d.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

3)    Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Bagian Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.    Menyusun program penyelenggaraan kegiatan Pembina dibidang produk hukum dan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum;

b.    Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusuanan petunjuk teknis kegiatan perumusan produk hukum dan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum;

c.    Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah dibidang hukum dan perundang-undangan;

d.    Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

e.    Menyiapkan bahan dan melaksanaan penelaahan peraturan perundang-undangan;

f.     Menyiapkan bahan dan melaksankan pengelolaan dokumentasi hukum, penyebarluasan dan penyuluhan produk-produk hukum;

g.    Menyiapkan bahan pertimbagan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah;

h.    Menyiapakn bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang bantuan hukum;

i.      Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang hukum dan perundang-undangan;

j.      Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang hukum dan perundang-undangan;

k.    Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;

l.      Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

m.   Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

4)    Bagian Hukum terdiri dari:

a.    Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;

b.    Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan

c.    Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

1.  SUB. BAGIAN PRODUK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

-      Tugas Pokok

Sub Bagian Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengelolaan dan pengawasan administrasi peraturan daerah dan peraturan bupati/keputusan bupati dan instruksi bupati serta fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan bupati/keputusan bupati dan instruksi bupati.

 

-      Fungsi

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Sub Bagian Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a.    menyiapkan bahan untuk koordinasi di Bidang penyusunan rancangan produk hukum daerah dan program legislasi daerah;

b.    menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan dan perumusan serta pembahasan Pra Rancangan dan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan serta Instruksi Bupati;

c.    menghimpun dan mengolah data penyusunan dan perumusan Pra rancangan dan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan dan Instruksi Bupati;

d.    menyiapkan bahan penyusunan Pra Rancangan dan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan dan Instruksi Bupati;

e.    menyiapkan bahan dan pembinaan peningkatan kemampuan aparatur dalam rangka penyusunan produk hukum  dan perundang-undangan;

f.     menyiapkan bahan dan melaksankan telaahan Pra Rancangan dan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

g.    menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan perumusan produk hukum dan perundang-undangan;

h.    menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

i.      menyiapkan bahan  dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang hukum dan perundang-undangan;

j.      menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah di bidang hukum dan perundang-undangan;

k.    melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;

l.      mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

m.   melaksanakan  tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

 

2.  SUB. BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

 

-      Tugas Pokok

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, koordinasi dan pengelolaan penyelenggaraan dokumentasi hukum dan publikasi produk-produk hukum serta penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

 

-      Fungsi

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Hukum Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.    menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan dibidang dokumentasi dan informasi hukum;

b.    menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta penerbitan Lembaran Kabupaten dan Berita Daerah;

c.    menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksana tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang dokumentasi dan informasi hukum;

d.    menghimpun dan mengelola data kegiatan dokumentasi dan informasi hukum;

e.    menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang dokumentasi dan informasi hukum;

f.     menyiapkan bahan pengolahan dokumentasi dan publikasi hukum;

g.    menghimpun dan pengolah data dokumentasi dan publikasi hukum, bahan penyusunan publikasi hukum dan produk-produk hukum;

h.    menyiapkan bahan dan mengatur distribusi penyebaran dokumentasi produk-produk hukum;

i.      menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan hukum, peraturan perundang-undangan, produk-produk hukum daerah dengan instansi terkait dalam rangka penyebarluasan informasi hukum;

j.      menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

k.    menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum;

l.      menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang dokumentasi dan informasi hukum;

m.   menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan adminitratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang dokumentasi dan informasi hukum;

n.    menyiapkan, melaksanakan koordinasi dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi;

o.    melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;

p.    mengevaluasi pelaksanaan tugas;

q.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

 

3.  SUB. BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

-      Tugas Pokok

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, koordinasi dan pemberian bantuan perlindungan hukum kepada semua unsur pemerintahan kabupaten.

 

-      Fungsi

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Bantuan hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.    menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan dibidang bantuan hukum;

b.    menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada semua unsure pemerintah kabupaten dalam hubungan kedinasan;

c.    menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang bantuan hukum;

d.    menghimpun dan mengolah data kegiatan bantuan hukum;

e.    menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang bantuan hukum;

f.     menghimpun dan mengolah data permasalahan hukum baik pidana, perdata dan tata usaha negara oleh unsure pemerintah kabupaten;

g.    menyiapkan bahan dan data untuk menyusun surat gugatan, jawaban gugatan replik dan duplik dan alat-alat bukti serta pledoi, penyusunan kontra memori, banding/kasasi,peninjauan kembali (PK), grasi dan upaya hukum lainnya;

h.    menyiapkan bahan dan memberikan konsultasi hukum kepada semua unsure pemerintah kabupaten;

i.      memberikan bantuan dan perlindungan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan kepada semua unsur pemerintah kabupaten dalam koridor pelaksana tugas-tugas kedinasan;

j.      menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan pemberian bantuan hukum kepada semua unsure pemerintah kabupaten dalam koridor pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;

k.    memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum;

l.      menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan adminitratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang bantuan hukum;

m.   melaksanakan pemberian pendapat hukum (legal opinion);

n.    melaksanakan koreksi terhadap Memory Of Understanding (MoU), dan Perjanjian Kerjasama antara Daerah dengan Pihak Lain;

o.    melaksnakan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia;

p.    menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan Rencana Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM;

q.    melaksanakan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum penyelesaian perkara perdata pemerintah daerah dan Tata Usaha Negara;

r.     melaksanakan kerjasama pemberian bantuan hukum;

s.    melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;

t.      mengevaluasi pelaksanan tugas;

u.    melaksakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;