Non-Peraturan
              
Link Tautan Terkait
Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Hari Ini : 30
Kemarin: 51
Bulan Ini: 1522
Tahun Ini : 21280
Total Visitor: 96055
Total Hits: 159726 Hits
24 Oktober 2020
JDIH BAGIAN HUKUM SETDA TANAH BUMBU
Berita Hukum
SOSIALISASI PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO. 13 TAHUN 2016 SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
Rabu, 31 Mei 2017

Tempat           : Aula Kantor Kecamatan Batulicin

Peserta          : Aparatur Desa dan Kelurahan  Se Kecamatan Batulicin

Narasumber  : 1. M.Arief Rahman Hakim, S.sos

                          2. Edy Purwanto, SH

            Sosialisasi produk hukum daerah merupakan kegiatan rutin Bagian Hukum Sub Bagian Dokumentasi dan informasi hukum yang diselenggarakan setiap tahun. Pada tanggal 22 Maret 2017 telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Aula Kantor Kecamatan Batulicin yang dihadiri oleh aparatur Desa dan aparatur Kelurahan Se Kecamatan Batulicin. Kurang tertibnya administrasi terkait registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah serta maraknya sengketa tanah yang ada di Desa dan Kelurahan sehingga menimbulkan konflik menjadi latar belakang dalam pembuatan Peraturan Daerah ini.

             Ada penglihan tupoksi terkait wewenang dalam penanganan bidang pertanahan yaitu yang semula merupakan tupoksi Dinas Permukiman dan Pertanahan karena perubahan nomenklatur. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan nantinya akan terwujud tertib administrasi guna membawa perbaikan administrasi pertanahan di desa/kelurahan khususnya dalam hal memberikan pembuatan SPPFBT untuk meminimalisir terjadinya kasus sengketa tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai wadah untuk menampung saran dan masukan dari seluruh aparatur desa dan kelurahan terkait permasalahan-permasalahan baik teknis maupun non teknis terkait pembuatan SPPFBT, yang selanjutnya akan dijadikan bahan dalam pembuatan Surat Keputusan Bupati terkait teknis pengaturan pembuatan SPPFBT. Substansi dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ini memuat antara lain tentang tujuan dan manfaat, ruang lingkup, kewajiban registrasi, persyaratan registrasi, prosedur registrasi SPPFBT, Peralatan dan bahan, larangan dan kewajiban, pengawasan, pelaporan dan sanksi. Secara teknis memang belum diatur secara rinci dalam peraturan Bupati. Dari hasil diskusi dan tanya jawab dengan peserta soasialisasi, permasalahan-pemasalahan yang sering muncul baik di desa/kelurahan adalah terkait banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan SPPFBT kepada desa/kelurahan, akan tetapi tanah yang diajukan untuk dibuatkan SPPFBT tersebut tidak ada surat keterangan hibah atau warisan dari si pemohon. Disinilah yang menjadi kendala dari aparatur desa dan kelurahan dalam memperoses permohonan masyarakat tersebut, sehingga perlu adanya aturan teknis yang jelas dan tegas terkit langh atau prosedur dalam penyelesaian kasus seperti ini.

           Selain hal diatas, aparatur desa juga merasakan kerisauan terkait hal boleh tidaknya adanya biaya ganti terhadap pembuatan SPPFBT. Mengingat dalam proses pembuatan SPPFBT ini sebelumnya tim verifikasi melakukan tinjauan ke lapangan untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang terkadang medannya cukup berat. Hal ini perlu menjadi perhatian supaya tidak bertentangan dengan adanya pungutan liar atau SABER PUNGLI. Masih banyak permasalahan-permasalahan lain yang muncul, termasuk tumpah tindih tanah dan solusi untuk penyelesaiannya perlu diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati nantinya. Untuk selanjutnya Dinas terkait diharapkan segera menindaklanjutinya dengan pembuatan Peraturan Bupati tentang Pembuatan SPPFBT ini yang nantinya dapat dijadikan acuan aparatur desa/kelurahan dalam melayani masyarakat serta meminimalisir terjadinya konflik pertanahan. Kesimpulan dari hasil sosialisasi Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang registrasi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah ini adalah:

  1. Perlu tindak lanjut pengaturan secara teknis dalam penanganan sengketa/konflik pertahanan mengingat banyaknya kasus      tumpang tindih tanah;
  2. Perlunya pengaturan terkait langkah-langkah penyelesaian masalah apabila ada masyarakat yang memohon mengajukan SPPFBT akan tetapi tidak bisa menunjukan surat atau bukti penguasaan tanah tersebut;
  3. Perlunya pengaturan yang jelas dan tegas boleh tidaknya adanya biaya ganti yang diberikan kepada tim verifikasi pembuatan SPPFBT baik di desa maupun kelurahan agar tidak masuk kategori pungutan liar